Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah negara telah membangun kota pemerintahan baru, sementara sebagian lainnya masih berada pada tahap kajian dan perencanaan. Menariknya, Indonesia menjadi salah satu negara yang kini tengah menjalankan proyek pemindahan ibu kota terbesar melalui pembangunan Nusantara di Kalimantan Timur.
Mengutip Seasia Stats, berikut lima negara yang sedang atau telah memulai proses pemindahan ibu kota beserta alasan di balik kebijakan tersebut.
1. Mesir Bangun Ibu Kota Baru untuk Kurangi Beban Kairo
Mesir menjadi salah satu negara yang paling serius menjalankan proyek pemindahan pusat pemerintahan. Sejak diumumkan pada 2015, pemerintah membangun New Administrative Capital, sebuah kota baru yang terletak sekitar 45 kilometer di sebelah timur Kairo.
Langkah ini diambil karena Kairo menghadapi berbagai persoalan klasik kota metropolitan, seperti kemacetan lalu lintas yang kronis, pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, hingga tekanan terhadap infrastruktur perkotaan.
Kota baru tersebut tidak hanya dirancang sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga dikembangkan menjadi kawasan bisnis modern dengan gedung-gedung pencakar langit, kawasan permukiman, pusat perdagangan, ruang terbuka hijau, hingga sistem transportasi yang lebih terintegrasi.
Saat ini, sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah Mesir telah mulai beroperasi di kota tersebut sehingga fungsi administrasi negara secara bertahap berpindah dari Kairo.
2. Iran Kaji Pemindahan Ibu Kota dari Teheran
Iran juga termasuk negara yang mempertimbangkan relokasi ibu kota. Pemerintah mengusulkan pemindahan pusat pemerintahan dari Teheran menuju kawasan Makran di pesisir tenggara negara itu.
Usulan tersebut muncul karena Teheran menghadapi berbagai tantangan besar, mulai dari polusi udara yang semakin memburuk, kemacetan lalu lintas, kepadatan penduduk, hingga ancaman gempa bumi mengingat lokasi kota berada di wilayah yang aktif secara seismik.
Meski demikian, hingga kini proyek tersebut masih berada pada tahap kajian. Pemerintah Iran belum menetapkan jadwal pembangunan maupun pemindahan secara resmi karena masih memerlukan kajian teknis, ekonomi, dan politik yang mendalam.
3. Korea Selatan Kembangkan Sejong sebagai Ibu Kota Administratif
Berbeda dengan negara lain yang memindahkan ibu kota sepenuhnya, Korea Selatan memilih pendekatan desentralisasi pemerintahan.
Sejak 2012, negara tersebut mengembangkan Sejong City, sekitar 120 kilometer di selatan Seoul, sebagai pusat administrasi pemerintahan.
Puluhan kementerian dan lembaga negara telah dipindahkan ke Sejong guna mengurangi konsentrasi aktivitas di Seoul sekaligus mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah.
Meski demikian, Seoul tetap mempertahankan status sebagai ibu kota resmi Korea Selatan karena pertimbangan konstitusi. Sementara itu, Sejong terus berkembang sebagai kota pintar atau smart city yang mengintegrasikan teknologi digital, transportasi modern, dan konsep pembangunan ramah lingkungan.
4. Indonesia Bangun Nusantara sebagai Ibu Kota Masa Depan
Indonesia menjadi salah satu negara yang paling banyak mendapat perhatian dunia terkait proyek pemindahan ibu kota.
Melalui pembangunan Nusantara di Kalimantan Timur, pemerintah berupaya menciptakan pusat pemerintahan baru yang lebih representatif sekaligus mengurangi beban Jakarta.
Selama puluhan tahun, Jakarta menghadapi berbagai persoalan kompleks, mulai dari kemacetan yang berkepanjangan, banjir, penurunan muka tanah (land subsidence), hingga tingginya konsentrasi aktivitas ekonomi dan pemerintahan di Pulau Jawa.
Karena itu, Nusantara dirancang sebagai forest city atau kota hutan yang mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan. Konsep tersebut memadukan ruang hijau, penggunaan energi ramah lingkungan, sistem transportasi modern, serta teknologi kota pintar untuk mendukung aktivitas pemerintahan di masa depan.
Pembangunan Nusantara masih berlangsung dan proses pemindahan aparatur pemerintahan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan infrastruktur.
5. Sudan Selatan Ingin Perkuat Persatuan Nasional
Sudan Selatan juga memiliki rencana memindahkan ibu kota dari Juba ke Ramciel yang berada di bagian tengah negara tersebut.
Rencana tersebut telah disetujui sejak negara itu memperoleh kemerdekaan pada 2011. Lokasi Ramciel dinilai lebih strategis dan diharapkan mampu memperkuat integrasi nasional karena berada lebih dekat dengan wilayah tengah negara.
Selain itu, pemindahan ibu kota juga bertujuan mengurangi tekanan pembangunan di Juba yang mengalami pertumbuhan penduduk cukup pesat.
Namun hingga kini, proyek tersebut belum dapat direalisasikan. Keterbatasan anggaran, kondisi ekonomi, serta dinamika politik membuat pembangunan ibu kota baru berjalan sangat lambat sehingga Juba masih berstatus sebagai ibu kota resmi.
Mengapa Banyak Negara Memindahkan Ibu Kota?
Fenomena pemindahan ibu kota menunjukkan bahwa banyak negara menghadapi tantangan serupa dalam mengelola kota-kota besar. Pertumbuhan penduduk yang cepat, kemacetan, polusi, keterbatasan lahan, hingga ancaman perubahan iklim menjadi alasan utama pemerintah mencari pusat pemerintahan yang lebih ideal.
Selain meningkatkan efisiensi birokrasi, pembangunan ibu kota baru juga diharapkan mampu mendorong pemerataan ekonomi, membuka pusat pertumbuhan baru, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.
Meski membutuhkan biaya besar dan waktu yang tidak singkat, sejumlah negara menilai langkah tersebut sebagai investasi jangka panjang demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Keberhasilan proyek-proyek tersebut tentu akan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, stabilitas politik, dukungan pembiayaan, serta kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.***